POSKOTAKALTIMNEWS, BALIKPAPAN: DPRD Kota Balikpapan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terus memperkuat langkah pengendalian harga kebutuhan pokok guna menjaga stabilitas inflasi.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono mengatakan, meski tekanan harga masih terjadi pada sejumlah komoditas, kondisi inflasi tahunan Kota Balikpapan hingga akhir September 2026 masih relatif terkendali.

“Angka inflasi tahunan Kota Balikpapan pada akhir September 2026 masih relatif stabil di angka 3,79 persen. Meski demikian, pemerintah tetap harus terus mengendalikan harga untuk menjaga inflasi,” ujar Budiono, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, sejumlah kelompok pengeluaran masih menjadi penyumbang tekanan inflasi. Di antaranya makanan, minuman dan tembakau dengan indeks harga 118,25 persen, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 127,39 persen, serta pendidikan dengan indeks harga 109,90 persen.

Sementara itu, beberapa komoditas yang turut menjadi pemicu kenaikan harga antara lain jasa angkutan penumpang yang melonjak 26,05 persen, transportasi pribadi atau bensin naik 15,06 persen, serta jasa pengiriman barang yang meningkat 10,77 persen.

“Bawang merah dan beras juga mengalami fluktuasi secara bulanan karena faktor musiman. Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih besar,” jelasnya.

Budiono menilai, perkembangan harga kebutuhan pokok selama September 2026 secara umum masih cukup baik. Meski terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas, kondisi tersebut dinilai masih dapat dikendalikan.

Namun, ia mengingatkan Balikpapan memiliki tantangan tersendiri karena sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat masih bergantung pada daerah lain sebagai pemasok.

“Kita harus tetap waspada, karena Balikpapan untuk kebutuhan pokok sangat bergantung pada daerah pemasok. Apalagi kebutuhan pangan juga bertambah dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang skalanya cukup besar,” katanya.

Untuk memperkuat rantai pasok sekaligus membantu pengendalian inflasi, Budiono mendorong Perumda Manuntung Sukses (PMS) agar mengambil peran lebih besar dalam sektor pengadaan dan distribusi sembilan bahan pokok (sembako).

Menurutnya, keterlibatan PMS dapat menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

“PMS harus bisa didorong masuk ke sektor pengadaan sembako. Ini penting untuk memperkuat distribusi dan pasokan bahan pokok, sehingga pemerintah memiliki instrumen untuk ikut mengendalikan inflasi,” tegas legislator dari daerah pemilihan Balikpapan Selatan tersebut.

Budiono menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan ketika harga sudah mengalami lonjakan. Langkah antisipasi harus dilakukan secara konsisten dengan memastikan pasokan bahan pokok tersedia dalam jumlah yang cukup.

“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten. Yang paling penting adalah memastikan pasokan kebutuhan bahan pokok cukup tersedia dan harganya tetap terjangkau,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil inspeksi di sejumlah pasar dan distributor, ketersediaan bahan pokok saat ini relatif mencukupi. Begitu pula dengan berbagai langkah intervensi pemerintah melalui operasi pasar murah dan pemantauan harga.

“Dari hasil inspeksi beberapa pasar dan distributor, operasi pasar murah serta pemantauan harga kebutuhan bahan pokok menunjukkan ketersediaannya cukup. Penguatan pasokan juga terus dilakukan,” pungkasnya.(mid)